Affiliate marketing telah menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang paling menjanjikan di Indonesia, terutama sejak pertumbuhan e-commerce yang pesat pada awal 2020-an. Pada tahun 2025, industri ini semakin matang dengan regulasi yang lebih jelas dari pemerintah. Namun, banyak pelaku bisnis—baik pemula maupun profesional—masih belum sepenuhnya memahami hukum affiliate marketing di Indonesia. Artikel ini akan membahas aspek legal, tantangan, dan tren terbaru yang wajib diketahui untuk memastikan aktivitas pemasaran Anda tetap compliant dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Affiliate Marketing di Indonesia
Affiliate marketing di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan yang bertujuan melindungi konsumen, memastikan transparansi, dan mencegah praktik penipuan. Berikut kerangka hukum utama yang relevan:
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
UU ITE No. 11 Tahun 2008 (yang direvisi pada 2023) menjadi dasar hukum utama untuk semua aktivitas digital, termasuk affiliate marketing. Pasal 28 tentang Keterbukaan Informasi menegaskan bahwa setiap konten promosi harus jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Pelanggaran seperti klaim palsu atau iklan terselubung bisa dikenai sanksi pidana.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Jika Anda mempromosikan produk kesehatan, makanan, atau kosmetik, BPOM mewajibkan affiliate marketer untuk mencantumkan izin edar produk. Pada 2025, aturan ini diperketat dengan sistem verifikasi QR code yang terintegrasi langsung di platform iklan.
3. Kewajiban Perpajakan
Sejak reformasi pajak 2024, penghasilan dari affiliate marketing termasuk objek pajak penghasilan (PPh Pasal 23). Berikut poin pentingnya:
- Pemilik website/blog wajib memiliki NPWP jika penghasilan melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
- Platform affiliate luar negeri (seperti Amazon Associates) wajib memotong pajak 10% untuk setiap transaksi.
- Pelaporan pajak dilakukan setiap bulan melalui aplikasi DJP Online.
Etika dan Tanggung Jawab dalam Affiliate Marketing
Selain kepatuhan hukum, integritas dalam menjalankan affiliate marketing menentukan keberlangsungan bisnis Anda. Berikut prinsip utama yang harus dipegang:
Transparansi Konten
Berdasarkan Pedoman Periklanan Digital 2025 oleh Kominfo, setiap konten affiliate wajib menyertakan disclaimer seperti "Artikel ini mengandung tautan afiliasi" di bagian awal. Penggunaan hashtag #ad atau #sponsored juga diwajibkan untuk konten media sosial.
Larangan Produk Terlarang
Beberapa kategori produk dilarang dipromosikan melalui affiliate marketing di Indonesia, antara lain:
- Suplemen tanpa izin BPOM
- Alat perjudian atau investasi ilegal
- Konten dewasa
Perlindungan Data Konsumen
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku penuh sejak 2024 melarang affiliate marketer mengumpulkan atau menyebarkan data pengguna tanpa persetujuan. Pastikan tools tracking (seperti cookies) di website Anda memiliki fitur consent management.
Tren Affiliate Marketing 2025 dan Implikasi Hukumnya
Perkembangan teknologi terus mengubah cara affiliate marketing bekerja. Berikut tren terkini beserta pertimbangan legalnya:
1. AI-Generated Content
Penggunaan AI untuk membuat konten review produk semakin marak. Namun, Kominfo mewajibkan pencantuman label "Konten ini dihasilkan oleh sistem AI" untuk menghindari misleading audience.
2. Social Commerce Integration
Platform seperti TikTok Shop dan Instagram Affiliate kini mendominasi pasar. Perhatikan bahwa setiap transaksi di platform tersebut tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2024 tentang Transaksi Elektronik, termasuk kebijakan retur produk.
3. Blockchain-Based Affiliate Programs
Perusahaan mulai menggunakan smart contract berbasis blockchain untuk pembayaran komisi. Meski inovatif, pastikan platform yang digunakan terdaftar di BAPPEBTI untuk menghindari risiko pencucian uang.
Menyiasati Tantangan Hukum dalam Affiliate Marketing
Meski regulasi semakin ketat, peluang di industri ini tetap besar. Berikut strategi untuk tetap compliant:
- Gunakan Legal Check-Up Rutin: Konsultasi dengan ahli hukum digital setiap 6 bulan untuk update peraturan terbaru.
- Pilih Program Affiliate Terpercaya: Pastikan merchant memiliki izin usaha resmi dan kebijakan privasi yang jelas.
- Implementasi GDPR untuk Audience Global: Jika target pasar mencakup Eropa, sesuaikan sistem dengan General Data Protection Regulation.
Kesimpulan
Memahami hukum affiliate marketing di Indonesia tidak lagi opsional—melainkan keharusan untuk membangun bisnis yang sustainable. Dengan memperhatikan aspek legal, etika, dan tren terkini, Anda bisa memaksimalkan pendapatan sekaligus mengurangi risiko sanksi. Selalu update pengetahuan melalui kanal resmi seperti website Kemenkumham atau forum affiliate marketing terpercaya. Ingat: kepatuhan bukanlah hambatan, melainkan pondasi untuk skala bisnis yang lebih besar di era digital ini.
